Komunitas Buddha Minta Kasus Rohingya Dijauhkan dari Unsur Agama
Selasa, 07/08/2012 18:34 WIB
Jakarta Konflik sektarian yang melibatkan Muslim Rohingya pecah di Myanmar. Komunitas pemeluk Buddha di Indonesia pun meminta agar kasus tersebut dijauhkan dari unsur agama.
“Secara khusus kami mendesak agar yang pertama, ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama,” ujar pemukan agama Buddha, Bikkhu Dhammakaro Thera. Hal itu disampaikan di Kantor Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI), Plaza Center, Jl Jenderal Sudirman Kav 47, Jakarta, Selasa (7/8/2012).
Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar segera memberikan status kewarganegaraan Myanmar secara penuh kepada komunitas Muslim Rohingya. Sebab Muslim Rohingya telah menetap selama puluhan bahkan ratusan tahun di negara Myanmar. Karena itu mereka berhak atas status kewarganegaraan yang sama dengan mayoritas warga Myanmar lain.
“Meminta pemerintah Myanmar memberi kemudahan kepada lembaga-lembaga bantuan dari luar Myanmar untuk memberikan bantuan kepada seluruh korban konflik tanpa memandang latar belakang agama,” harapnya.
Bikkhu Dhammakaro juga meminta pemerintah Myanmar aktif mempertemukan pemuka-pemuka agama untuk mempererat jalinan kerja sama, dalam menciptakan perdamaian. Myanmar pun diharap memenuhi permintaan itu dengan mempertimbangkan posisinya sebagai bagian dari komunitas ASEAN.
Zainal, pengurus Center of Asian Studies (Cenas) yang hadir dalam acara tersebut mengatakan wajar komunitas Buddha di Indonesia memperhatikan apa yang dialami Muslim Rohingya. Sebab hubungan Buddhis dan Muslim di Indonesia sangat harmonis.
“Selama ini menerapkan multikulturalisme dalam demokrasi di Indonesia khususnya dan Asia pada umumnya, lebih concern lagi di Asia Tenggara. Kami juga mengadakan riset yang diatuangkan dalma buku berjudul ‘Berpeluh Berselaras mengenai Harmonisasi Komunitas Buddhis-Muslim’,” paparnya.
Jo Priastana, cendekiawan Buddha yang juga hadir pun sepakat apa yang terjadi di Myanmar bukanlah persoalan agama. “Kasus kebijakan pemerintah dalam menangani problem sosial ekonomi dan sosial demografi,” terangnya.
Hal yang sama disampailan dr Dharma K Widya dari Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Magabudhi). Disampaikannya, segala usaha kemanusiaan pasti akan didukung.
“Kita sebagai manusia mendukung semua upaya apapun demi mengurangi penderitaan sesama makhluk,” ucapnya.
Acara itu juga dihadiri Bikhu Jayamedho dari KASI, dr Metasari dari Wanita Theravada Indonesia (Wandani), Gunandana dari Majelis Tridharma Indonesia. Tanagus Dharmawan dari Pemuda Theravada Indonesia (Patria), dan Romo Sumedo dari Forum Dharmaduta DKI.
Kekerasan sektarian yang berlangsung di negara bagian Rakhine, Myanmar barat antara warga Buddha Rakhine dan muslim Rohingya telah menewaskan sekitar 80 orang sejak Juni lalu. Bahkan tiga orang tewas dalam kerusuhan yang kembali terjadi pada Minggu, 5 Agustus lalu.
Kekerasan itu dilaporkan dipicu oleh peristiwa pemerkosaan dan pembunuhan seorang wanita Buddha, yang berlanjut dengan pembunuhan 10 orang muslim Rohingya oleh massa Buddha yang marah.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) telah mengusulkan untuk mengirimkan misi OKI guna menyelidiki pembantaian muslim Rohingya tersebut.
Selama ini pemerintah Myanmar menganggap warga Rohingya yang tinggal di negeri itu sebagai warga asing. Sementara kebanyakan publik Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh dan memusuhi mereka.Diperkirakan saat ini sekitar 800 ribu orang Rohingya tinggal di Myanmar. Selama beberapa dekade terus mengalami diskriminasi pemerintah Myanmar, warga Rohingya tidak memiliki kewarganegaraan. PBB pun menyebut mereka sebagai salah satu minoritas paling teraniaya di dunia.(vit/nwk)
Source: http://news.detik.com/read/2012/08/07/183432/1985611/10/komunitas-buddha-minta-kasus-rohingya-dijauhkan-dari-unsur-agama
Rohingya Bukan Persoalan Agama
Selasa, 7 Agustus 2012 22:41 WIB | 1027 Views
Jakarta (ANTARA News) -Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) dan Centre of Asian Studies (CENAS) menyatakan pertikaian di wilayah Arakan, Myanmar bukanlah persoalan agama seperti yang selama ini diberitakan.
“Ini bukan soal agama dan orang Budhis tapi masalah etnis di Myanmar yang tidak bisa menerima keberadaan etnis lainnya,” kata Sekjen KASI Bikku Dhammakaro Thera saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, etnis Rohingya membutuhkan perlindungan dari pemerintah Myanmar. “Sebagai warga negara, mereka layak mendapatkan pemenuhan hak hidup dan akses terhadap sumberdaya baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesejahteraan, politik dan sebagainya,” katanya.
Oleh karena itu, pihaknya mendesak agar ketegangan yang terjadi segera dipulihkan dan dijauhkan dari unsur agama.
“Pemerintah Myanmar agar segera memberikan status kewarganegaraan Myanmar secara penuh kepada komunitas Rohingya yang telah menetap selama puluhan, bahkan ratusan tahun seharusnya mereka statusnya sama dengan warga negara Myanmar lainnya,” kata dia. (tri)
Editor: Aditia Maruli
Source: http://www.antaranews.com/berita/326199/rohingya-bukan-persoalan-agama
Aktivis Budha Indonesia minta Myanmar buka diri soal Rohingya
Selasa, 7 Agustus 2012 19:20 WIB | 394 Views
Jakarta (ANTARA News) – Konferensi Agung Sangha Indonesia (KASI) dan Centre of Asian Studies (CENAS) mendesak pemerintah Myanmar untuk segera membuka diri terhadap masuknya lembaga dan organisasi kemanusiaan yang menyalurkan bantuan ke etnis Rohingya di Myanmar.
“Selama ini pemerintah Myanmar membatasi akses utusan PBB dan badan HAM internasional dan perwakilan bantuan kemanusiaan untuk menembus kawasan tersebut, seharusnya kan tidak bisa begitu,” kata Ketua Buddhadharma Contextual Institute Jo Priastana ditemui dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, pihaknya sangat prihatin terhadap kasus pertikaian dan ketegangan antar kelompok di wilayah Arakan, Myanmar.
“Kami punya keprihatinan terhadap Rohingya, kami ingin menunjukkan kepedulian kita terhadap kasus diskriminasi di Myanmar,” kata dia. Ia juga mengimbau pemerintah Indonesia untuk bisa berperan aktif menangani masalah demografi sosial yang dialami oleh masyarakat Myanmar.
“Sebagai pemimpin ASEAN, Indonesia berhak mengimbau untuk tidak lakukan kekerasan dan diskriminasi terhadap persoalan kemanusiaan, mengharapkan pemerintah lebih berupaya menengahi masalah Myanmar sesuai dengan peraturan PBB,” kata dia.
Ia juga berharap kasus ini tidak akan berdampak bagi kehidupan beragama di Indonesia. “Semoga tidak berdampak pada kehidupan kaum Budhis dan Islam di Indonesia dan belahan dunia lainnya,” kata dia. (tri)
Editor: Aditia Maruli
Source: http://www.antaranews.com/berita/326143/aktivis-budha-indonesia-minta-myanmar-buka-diri-soal-rohingya